konsultan-pajak-jakarta-timur
14
JUL
2017

Singapura sudah tandatangan Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA)

singapura-menandatangani-mcaa

JAKARTA. Singapura siap menjalankan pertukaran informasi keuangan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) dengan Indonesia. Hal ini disampaikan Kementerian Keuangan Singapura atau Ministry of Finance Singapore (MOF) dalam situs resminya. Bahkan Singapura juga menetapkan Indonesia sebagai salah satu intended partner dalam program itu.

Kabar ini dikonfirmasi oleh Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Poltak Maruli John Liberty Hutagaol. Ia mengatakan, Singapura telah menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) pada tanggal 21 Juni 2017. Dengan penandatanganan MCAA ini, maka Singapura dengan Indonesia tidak perlu lagi melakukan perjanjian keterbukaan infor- masi keuangan bilateral.

Ia juga membenarkan bahwa Indonesia adalah salah satu intended partner dari Singapura untuk menjalankan AEoI, “Salah satunya kita (Indonesia). Salah satu intended partner kita juga Singapura,” kata John kepada KONTAN, Rabu (12/7).<br><br>John bilang, dengan langkah dari Singapura ini, mulai September 2018 ini, Indonesia dan Singapura sudah bisa saling bertukar data informasi keuangan, “Seharusnya bisa,” ucapnya.

Menurut John, Singapura selanjutnya perlu melakukan aktivasi perjanjian laporan per negara atau Country by Country Reporting (CbCR) MCAA-nya dengan global forum Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Indonesia telah menandatangani CbCR MCAA di Kantor Pusat OECD di Paris, Prancis pada 26 Januari 2017.

Berdasarkan pasal 7 MCAA, mereka harus memberikan notifikasi-notifikasi. “Ada enam notifikasi. Itu harus diberikan kepada global forum (OECD). Setelah itu, ada daftar intended partner,” ungkap Leli Listianawati, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional Ditjen Pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, posisi Indonesia dengan Singapura sudah jelas dalam pertukaran informasi data keuangan guna keperluan perpajakan. Indonesia, kata Sri Mulyani, secara otomatis memiliki effective agreement seperti yang sudah didapatkan dari negara-negara lainnya yang menandatangani MCAA, juga negara-negara yang menekan perjanjian secara bilateral dengan Indonesia, yaitu Hongkong dan Swiss.

Pertukaran data dengan Singapura bisa dilakukan mulai September 2018.

Ia menjelaskan, dengan langkah Singapura menandatangani MCAA dan memasukkan Indonesia sebagai negara mitra mereka, maka poin-poin kerjasama ini bersifat sesuai dengan standar AEoI yang berlaku untuk negara yang mengikutinya.

02
FEB
2017

Indonesia adukan Google di Forum pajak G-20

indonesia-adukan-google-di-forum-pajak

Indonesia akan membawa isu perpajakan internasional dalam forum G-20 di Jerman, Juli mendatang. Di forum itu, Indonesia bakal menyuarakan komitmen Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) melewati sistem pertukaran informasi keuangan antar negara atau Automatic Exchange of Tax Information in Financial Sector (AEoI).

Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Ekonomi Rizal Affandi Lukman, menyatakan, Indonesia akan membawa permasalahan pajak Google yang tengah dihadapi Indonesia, biar menjadi perhatian anggota G-20. Masalah ini bakal diangkat lantaran berkaitan erat juga dengan perkembangan e-commerce.

Perwakilan Forum G-20 Tubuh Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Khrisna Adi Satrio menyatakan, Indonesia bakal meminta negara yang sudah berkomitmen atas implementasi lima belas wacana aksi penerapan anti BEPS, tergolong AEoI, menghindari kompetisi menurunkan biaya pajak secara tak sehat.

Isu anti BEPS dan AEoi telah dibawa Indonesia dalam pertemuan G-20 di China tahun 2016. Menteri Keuangan saat itu, Bambang Brodjonegoro menggagas hukuman pengucilan pergaulan keuangan internasional bagi negara yang tak mau ikut serta, menunda implementasi, sampai melanggar ketentuan anti BEPS.

Saat ini seratus satu negara telah meneken AEoI yang akan berlaku tahun ini. Namun, masih 2 negara yang belum tegas menyatakan komitmennya menerapkan AEoI, yakni Bahrain dan Panama. “Kami mendorong yurisdiksi yang tak kooperatif untuk bisa dinilai negara lain,” kata Kresna, Jumat (27/1).

Fokus urusan pajak

Secara umum, menurut Kresna, forum G-20 tahun ini akan fokus pada 4 agenda bidang perpajakan. Pertama, meningkatkan kolaborasi global untuk mengatasi pelarian pajak ke negara dengan tarif pajak tidak tinggi atau BEPS.

Kedua, mendorong transparansi informasi keuangan secara global untuk kebutuhan perpajakan. Ketiga, meningkatkan peran perpajakan untuk pembangunan. Keempat, mendorong digitalisasi penarikan pajak di setiap negara.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, dari sekian agenda di G-20, tiga isu relevan dengan Indonesia. Yaitu penerapan AEoI, ekonomi digital, dan transfer pricing.

Ekonomi digital terkait dengan masalah yang dihadapi Indonesia, seperti pajak e-commerce dan pajak badan usaha tetap (BUT). “Transfer pricing lebih kepada standar,” ungkapnya. Selain di G-20, pembicaraan perpajakan juga perlu dilakukan di ASEAN.

02
FEB
2017

Ditjen Pajak Menyasar Nasabah Bank Milik Negara

ditjen-pajak-menyasar-nasabah-bank-bumn

Realisasi penerimaan dari hasil pengampunan pajak (tax amnesty) periode terakhir kurang menggembirakan. Selama sebulan sampai Selasa (31/1), penerimaan negara dari amnesti pajak hanya Rp tiga ratus tujuh puluh dua miliar.

Pemantauan data amnesti pajak Ditjen Pajak menunjukkan, penerimaan sebanyak itu dari dana tebusan pengampunan pajak Rp413,1miliar, penghentian pemeriksaan bukti permulaan Rp tiga puluh koma sembilan sembilan miliar, dan pembayaran tunggakan pajak Rp287,91miliar. Sementara total penerimaan sejak semula amnesti pajak berjalan sampai Selasa kemarin sebanyak Rp seratus sepuluh koma dua delapan triliun.

1 juta WP akan menerima kiriman surat peringatan ikuti amnesti pajak.

Untuk mengejar peserta amnesti pajak lebih tidak sedikit, dalam lima puluh tujuh hari ke depan, Ditjen Pajak bakal memburu mesti pajak (WP) yang belum melaporkan harta kekayaannya. Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menyatakan, aparat pajak akan bekerjasama dengan pelbagai pihak tergolong bank-bank BUMN untuk membantu aplikasi ini.

Ditjen Pajak bakal meminta bantuan bank BUMN mengirimkan surat peringatan kepada nasabah yang belum ikut amnesti pajak. “Suratnya dari kita, lalu bank menyalurkan ke mesti pajak melalui e-mail,” tandasnya, Selasa (31/1).

Menurut Ken, kerjasama antara pihaknya dengan bank-bank BUMN dimulai pada dua puluh lima Januari 2016. Dia mengaku ada 1 juta mesti pajak yang akan menerima kiriman surat peringatan untuk mengikuti amnesti pajak tersebut.

Langkah ini merupakan langkah lanjutan dari program serupa di Desember 2016. Saat tersebut, Ditjen Pajak mengirimkan surat elektronik (email) ke204.125WP untuk ikut amnesti pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Seksama mengklaim cara ini cukup efektif. Sebab dari204.125WP yang dikirimi email,5.373WP merespon dengan ikut amnesti pajak. “Yang krusial efektivitasnya,” ungkapnya.

Ken menambahkan, sampai batas akhir periode ke III pada 31 Maret 2017, pihaknya akan akan terus melayangkan surat peringatan kepada WP untuk mengikuti amnesti pajak. “Tinggal dua bulan lagi amnesti pajak berakhir. Lantaran yang belum ikut banyak sekali, e-mail masih kita running terus,

Selain menyasar nasabah perbankan, Ken ucap, peringatan eksklusif akan diberikan untuk pengemplang pajak. Ia mengancam kalau peringatan tidak diindahkan maka sanksi bakal diberikan. “Bisa dikenakan pasal 18 UU Pengampunan Pajak. Makanya yang belum ikut amnesti pajak, ikut saja,” ungkapnya.

03
NOV
2014

Jasa Audit Keuangan

Jasa Audit Keuangan

Jasa Audit adalah suatu penugasan profesional yang menuntut sikap mental yang independen, pandangan yang objektif dan personalia yang memiliki integritas tinggi. Tugas ini pada dasarnya adalah untuk mengevaluasi asersi manajemen yang telah disajikan dalam laporan keuangan dan menguji apakah laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum.

Jasa Audit seperti disebutkan di atas, adalah suatu jasa yang sangat menuntut ”Professional Integrity and Objectivity”. Oleh karena itu, dalam melakukan ”Jasa Audit” memungkinkan kami untuk menyatakan pendapat bahwa asersi manajemen yang dituangkan dalam laporan keuangan perusahaan adalah wajar.

Jasa Internal audit adalah suatu bentuk layanan yang berfungsi membantu manajemen untuk memperoleh keyakinan bahwa semua kebijakan manajemen dipatuhi sehingga secara keseluruhan pegawai dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis. Dalam menjalankan tugas ini kami selalu berupaya membantu manajemen untuk menemukan alternatif yang terbaik dalam setiap operasi perusahaan. Tugas ini yang kami sebut sebagai “Research Examination”.

Jasa Audit Keuangan

Sebagai auditor independen kami berkompeten untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan, hasil audit kami akan memberikan pernyataan pendapat (opini) mengenai kewajaran Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Audit ini diperlukan oleh Dewan Komisaris perusahaan untuk menilai apakah Laporan Keuangan yang disajikan manajemen setiap tahunnya telah wajar atau belum sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum sebagai pelepasan tanggung jawab manajemen.

Audit Internal harus mempertimbangkan keterbukaan risiko yang berhubungan dengan struktur organisasi, operasi, dan sistem informasi yang berkaitan dengan beberapa hal berikut:

  • Akurasi dan Integritas Informasi Finansial dan Operasional Auditor internal menilik kembali kebenaran dan integritas informasi tentang finansial dan operasional serta cara-cara untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelompokkan, dan melaporkan informasi tersebut.
  • Efektivitas dan Efisiensi Tindakan Auditor Internal harus menilai dari sisi ekonomi dan efisiensi sumber daya yang dimanfaatkan. Juga, mereka harus menilai kembali tindakan-tindakan atau program-program yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian hasil-hasil tersebut dengan tujuan dan target yang telah ditentukan. Dan, memastikan apakah semua tindakan operasional sudah dijalankan sesuai dengan yang direncanakan.
  • Pengamanan Aset Auditor Internal harus memeriksa kembali sarana yang dipakai dalam memastikan dan memverifikasi keberadaan aset.
  • Memenuhi Hukum, Regulasi, dan Kontrak Auditor internal harus menilai kembali sistem yang telah dibentuk untuk memastikan kesesuaian sistem tersebut dengan aturan, rencana, prosedur, hukum, regulasi, dan kontrak-kontrak penting vang mampu memberikan efek signifikan terhadap operasi dan laporan. Juga, menentukan apakah organisasi tersebut mematuhi aturan atau tidak.